Berita


Redaktur Web
2019-07-09 10:37:59
Usai BLC, Peserta Diklat Ikuti Materi Konsep dasar Pelayanan Publik

BDKSURABAYA – Konsep Dasar Pelayanan  Publik menjadi materi inti dalam diklat Pelayanan Publik Madrasah di kantor Kemenag Kab. Blitar.  Tujuan diberikan materi tersebut adalah agar peserta memahami filosofi pelayanan publik sehingga materi tersebut diberikan pada awal diklat, setelah sebelumnya telah diberikan materi Building, Learning and Commitment. (09/07/2019).


Menurut Rofikatul Karimah, widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Surabaya yang memberikan materi tersebut, saat ini terjadi perubahan konsep dari aparatur pemerintah. Pada masa lalu, pemerintah ibaratnya seorang penguasa yang harus dilayani, namun  sekarang aparatur pemerintah adalah sosok yang harus memberikan pelayanan. Kata melayani dalam pandangannya adalah serangkaian proses dan kegiatan memenuhi kebutuhan orang lain agar orang tersebut merasa puas.


Untuk memberikan pelayanan yang baik, Rofikatul menjelaskan bahwa diperlukan sebuah  standar minimal pelayanan yang terdiri dari prosedur pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, persyaratan pelayanan, kedisiplinan petugas, kemampuan petugas, tanggung jawab petugas, kecepatan pelayanan dan keadilan dalam memberikan pelayanaan.


Dengan mengutip pendapat Sinamba ia menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan  oleh aparatur pemerintah dapat dikatakan berkualitas jika  memenuhi prinsip 1) transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh masyarakat; 2)  akuntabilitas, artinya pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi yang ada; 3) kondisional, yang berarti pelayanan perlu memperhatikan orang yang dilayani dengan tidak melupakan prinsip efisiensi dan efektivitas; 4) partisipatif, yaitu pelayanan yang mampu mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perbaikan pelayanan; 5) kesaman hak, artinya pelayanan yang diberikan tidak diskriminatif, terutama terkait dengan suku, aga, ras, golongan dan status sosial dan 6)  keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang artinya diterapkan prinsip keadilan antara pemberi dan penerima layanan.


Tampak peserta antusias mengikuti materi  yang diberikan dengan metode ceramah tersebut. Beberapa peserta yang kritis merespon materi dengan melontarkan pertanyaan sekaligus pernyataan saat sesi  ceramah berakhir (AF).