Berita


Redaktur Web
2020-01-06 11:16:04
Danang: Kita akan Membuat Program Diklat yang Menarik bagi Stakeholder

BDKSURABAYA – Ada yang sedikit berbeda dari  diklat yang dilaksanakan Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya Tahun 2020 untuk jenis diklat tenaga administrasi dibanding tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya regulasi baru yang berbeda, adanya semangat untuk lebih meningkatkan  kualitas diklat  yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan adanya  harapan agar stakeholder lebih meningkatkan mutu pelayanan publik. Demikian penjelasan Danang Eka Sandi, Kasi Diklat Tenaga Administrasi BDK Surabaya ketika dimintai penjelasan tentang diklat yang akan dilaksanakan di tahun 2020. (06/01/2020).


Menurutnya, adanya regulasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), yaitu peraturan Kepala LAN nomor 15 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas membuat lembaga diklat pemerintah, termasuk BDK Surabaya harus menyesuaikan nama diklat berikut kurikulumnya dengan regulasi tersebut. Karenanya, untuk tahun 2020 akan ada “Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)” sebagai ganti dari diklat kepemimpinan tingkat IV. Nama pengawas tersebut menurut Danang  merujuk pada  UU ASN No. 5 Tahun 2014 yng menyebutkan bahwa jabatan ASN terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional dan  jabatan pimpinan tinggi. Sedangkan dalam pasal 14 disebutkan bahwa jabatan adminitrasi terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. Maka diklat kepemimpinan  para pesertanya adalah mereka yang menduduki jabatan eselon IV.


Di samping adanya regulasi baru, hasil analisis diklat BDK Surabaya menunjukkan bahwa saat ini stakeholder membutuhkan diklat-diklat yang mampu menunjang tugas ASN sebagai pelayan publik.  Untuk itu diklat pelayanan  publik madrasah akan diselenggarakan di tahun 2020 ini. “Kita  akan membuat program diklat yang menarik bagi stakeholder, salah satunya diklat pelayanan publik madrasah,” demikian penjelasan Danang.


Diklat pelayanan publik madrasah menurutnya direncanakan akan dilaksanakan di kampus BDK Surabaya maupun di daerah dalam bentuk diklat di wilayah kerja (DDWK). Diklat tersebut akan dilaksanakan selama 60 JP (jam pelajaran) atau 6 hari kerja. Sedangkan PKP  akan berlangsung selama 830 JP atau setara dengan 96 hari dengan rincian:  selama 290  JP yang dilaksanakan selama 36 hari  bertempat di tempat penyelenggaraan PKP; dan selama 540  JP yang dilaksanakan paling singkat 60 hari kalender bertempat di instansi pemerintah asal peserta. (AF)