Surabaya, (16/10) – Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya mendapat kehormatan dengan kehadiran Dr. Dani Teguh Widodo, salah satu tokoh dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Kunjungan istimewa ini dalam rangka memberikan materi kepada peserta orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di aula BDK Surabaya.
Dalam sesi materi bertajuk “Sinergi Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme”, Dr. Dani menegaskan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam melawan dan mencegah berkembangnya paham-paham yang berpotensi merusak tatanan sosial. Menurutnya, terorisme layaknya bencana alam yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dampak dari tindakan terorisme tidak hanya dirasakan dari kerusakan fisik bangunan, tetapi juga dari trauma sosial, seperti kecurigaan antar masyarakat dan efek psikologis yang berlangsung lama.
“Terorisme bukan dilihat dari pakaian yang dikenakan pelaku, tetapi dari cara berpikirnya,” ujar Dr. Dani. Beliau juga menekankan bahwa masalah tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan, melainkan melalui musyawarah dan mufakat. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terorisme adalah hasil dari proses yang berawal dari intoleransi, berkembang menjadi radikalisme, dan berujung pada tindakan terorisme.
Dr. Dani juga menggarisbawahi bahwa transformasi terorisme terus berlanjut, baik dalam bentuk organisasi, aktivitas, maupun aktor. Oleh karena itu, sinergi dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga aparat keamanan, sangat penting dalam memutus rantai perkembangan paham radikal ini.
Kehadiran Dr. Dani dan materi yang disampaikannya diharapkan mampu memberikan wawasan baru serta memperkuat pemahaman para peserta orientasi mengenai bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Sebagai garda terdepan dalam menciptakan keamanan dan keharmonisan sosial, seluruh pihak diimbau untuk aktif dalam upaya pencegahan melalui edukasi dan dialog.
Kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah BDK Surabaya dalam memperkuat kapasitas SDM pegawai pemerintah, khususnya di lingkungan kementerian agama, agar lebih siap menghadapi tantangan sosial di masa depan.
Dengan demikian, diharapkan sinergi dan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat dapat terus terjalin erat demi menciptakan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera dari ancaman terorisme.