Kepala BDK Surabaya Hadiri Rapat di Padang, Koordinasi Anggaran di Tengah Tantangan Pendidikan

Padang, (11/10) – Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Dr. H. Japar, M.Pd., menghadiri undangan penting dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dalam acara Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk alokasi anggaran tahun 2025. Acara yang digelar pada 10 hingga 12 Oktober 2024 ini berlangsung di Padang, Sumatera Barat.

Pertemuan ini dipimpin oleh kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Prof. Dr. Suyitno, M.Pd. dan dihadiri oleh para pejabat dari berbagai Balai Diklat Keagamaan di seluruh Indonesia. Fokus utama pembahasan adalah memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efektif untuk mendukung program-program peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keagamaan di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan inovasi dalam pengelolaan anggaran agar dapat menjawab tantangan pendidikan di era digital dan globalisasi.

“Kami berharap dengan adanya koordinasi ini, alokasi anggaran tahun 2025 dapat semakin tepat sasaran, mendukung pengembangan SDM di bidang keagamaan, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat luas,” ungkap Dr. Japar di sela-sela acara.

Selain membahas alokasi anggaran, forum ini juga menjadi wadah pertukaran gagasan dan inovasi di bidang pengelolaan pendidikan keagamaan. Di sisi lain, Kota Padang sebagai tuan rumah memberikan warna tersendiri bagi kegiatan nasional ini, dengan potensi budaya dan pariwisata yang kaya turut memeriahkan suasana pertemuan.

Hasil dari rapat koordinasi ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam penyusunan kebijakan strategis Kementerian Agama di tahun-tahun mendatang, terutama terkait pengembangan Balai Diklat sebagai pusat pengembangan SDM keagamaan yang handal dan berdaya saing.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat segera menindaklanjuti hasil koordinasi untuk memastikan anggaran yang disusun mampu mengoptimalkan program-program prioritas di tahun 2025.