Surabaya (BDK Surabaya)— Penguatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup berhenti pada pemahaman tugas dan fungsi kedinasan. Nilai-nilai ekoteologi dan moderasi beragama juga perlu diinternalisasikan agar ASN mampu menjalankan perannya secara profesional, berintegritas, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan beragama yang harmonis.
Semangat tersebut menjadi salah satu landasan persiapan Orientasi Penguatan Ekoteologi dan Moderasi Beragama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibahas dalam rapat di Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya, Kamis (8/10/2026). Rapat dipimpin oleh Danang Eka Sandi, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dengan pembahasan yang mencakup kesiapan pelaksanaan, koordinasi penyelenggara, hingga penguatan kualitas pembelajaran.
Kepala BDK Surabaya, Muchammad Toha, menekankan pentingnya kesiapan seluruh panitia dalam menjalankan tugas, terlebih kegiatan tersebut melibatkan narasumber dari Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Persiapan yang matang, termasuk penguasaan biodata narasumber, menjadi bagian dari profesionalisme penyelenggara.
“Seluruh panitia harus membangun rasa percaya diri karena membawa nama BDK Surabaya,” demikian penekanan Toha dalam arahannya. Kesiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencerminkan kualitas pelayanan dan profesionalisme lembaga dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi ASN.
Orientasi ini dirancang dengan metode pembelajaran luring dan daring untuk menjangkau peserta di berbagai wilayah. Dari sisi cakupan, program tersebut melibatkan 2.981 peserta, yang terdiri atas 1.520 peserta luring dan 1.461 peserta daring. Pelaksanaan luring dibagi ke dalam 15 gelombang di BDK Surabaya serta satuan kerja Kementerian Agama di daerah masing-masing.
Model pembelajaran tersebut menuntut koordinasi yang kuat antara panitia, widyaiswara, dan pihak daerah. Kesiapan perangkat pembelajaran, penyampaian informasi jadwal, serta pengelolaan kegiatan menjadi bagian penting agar proses belajar tetap berjalan efektif meskipun berlangsung di lokasi yang berbeda.
Dalam pembahasan anggaran dan pembiayaan, Danang Eka Sandi menekankan pentingnya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara efektif dan sesuai ketentuan agar mendukung pencapaian tujuan program. Prinsip ini menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan pengembangan kompetensi terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, penguatan materi menjadi perhatian tersendiri bagi widyaiswara BDK Surabaya. Pembelajaran diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong keterlibatan peserta melalui metode yang interaktif dan aplikatif. Dengan demikian, pemahaman mengenai ekoteologi dan moderasi beragama dapat lebih mudah dihubungkan dengan pelaksanaan tugas ASN sehari-hari.
Widyaiswara BDK Surabaya, Abdul Main, mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga semangat kebersamaan dalam menyukseskan program tersebut. “Kita tidak perlu berkecil hati. Mari saling mendukung dan bersama-sama mengamankan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan,” ujarnya.
Selain menekankan pentingnya kolaborasi, Main mengingatkan bahwa integritas harus menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar selama pelaksanaan pembelajaran, termasuk dalam proses evaluasi dan penilaian peserta. Ia menegaskan bahwa setiap pemberian yang bertujuan memengaruhi objektivitas maupun kelulusan peserta harus ditolak.
Melalui persiapan yang terarah, koordinasi lintas wilayah, serta penekanan pada kualitas pembelajaran dan integritas, BDK Surabaya berupaya memastikan pengembangan kompetensi tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran yang memperkuat nilai-nilai keagamaan, kepedulian ekologis, dan profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penulis: Muti
