Jakarta (BMBPSDM)—Menindaklanjuti arahan Menteri Agama untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama RI berhasil meraih Peringkat III Terbaik Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun Anggaran 2025 Kategori Pagu Rp50 Miliar s.d. Rp150 Miliar Mitra KPPN Jakarta IV.
Pada kategori yang sama, Peringkat I Terbaik diraih Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, sementara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menempati Peringkat II Terbaik.
Kepala BMBPSDM, Muhammad Ali Ramdhani, mengungkapkan capaian tersebut merupakan buah dari kerja sama dan komitmen seluruh tim dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan serta penyusunan laporan yang akuntabel.
“Penghargaan ini bukan sekadar pengakuan atas hasil akhir, tetapi juga mencerminkan proses kerja yang disiplin, kolaboratif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Kami mengapresiasi seluruh tim yang telah menjaga kualitas pengelolaan keuangan hingga menghasilkan laporan yang akuntabel dan tepat waktu,” ujarnya, Senin (29/6/2026) di Jakarta.
Menurut Kaban Dhani–sapaan akrabnya—, BMBPSDM terus menerapkan standar terbaik dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik atas pengelolaan anggaran negara.
Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sejalan dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Prestasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus melakukan perbaikan. Harapannya, kualitas pengelolaan keuangan yang semakin baik dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan BMBPSDM kepada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris BMBPSDM, Wawan Djunaedi, menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan tidak terlepas dari pengelolaan data dan administrasi yang dilakukan secara tertib serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten.
“Kami berupaya memastikan setiap proses pencatatan dan pengelolaan data keuangan dilakukan secara tertib dan terdokumentasi dengan baik. Dengan dukungan tim yang kompeten dan koordinasi yang solid, proses penyusunan laporan menjadi lebih efektif sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas,” jelasnya.
Laporan Keuangan Tingkat UAKPA merupakan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh setiap satuan kerja pemerintah melalui aplikasi SAKTI dan dimonitor melalui MonSAKTI sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.
Sumber: BMBPSDM Kemenag Ri
Dipublikasikan oleh: Dewi