Surabaya (BDK Surabaya) — Kerja sama Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur mulai bergerak melampaui ruang pelatihan. Evaluasi Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS KPU Jatim yang berlangsung di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Kamis (17/9/2026), justru membuka pembicaraan tentang agenda yang lebih luas: memperkuat kompetensi penyelenggara pemilu sekaligus menghadirkan nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat melalui pendekatan keagamaan.
Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Aang Kunaifi, menyampaikan gagasan agar kerja sama dengan BDK Surabaya tidak berhenti pada pelatihan bagi aparatur. Ia melihat ruang-ruang keagamaan sebagai salah satu kanal yang dapat digunakan untuk menyampaikan nilai demokrasi dan kepemiluan secara lebih dekat kepada peserta dan masyarakat.
“Yang saya punya angan-angan itu nanti konsultasi ke Pak Toha bagaimana cara sosialisasi KPU di sela-sela kegiatan ibadah. Misalnya pada materi khutbah Jumat. Ada materi nilai-nilai demokrasi yang tersampaikan di sana,” ujar Aang.
Menurutnya, gagasan tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk modul atau buku yang memuat materi demokrasi dan kepemiluan untuk disampaikan dalam berbagai forum keagamaan. Pendekatan serupa, lanjut Aang, dapat disesuaikan dengan konteks agama masing-masing sehingga pendidikan demokrasi tidak hanya berlangsung melalui sosialisasi formal, tetapi hadir di ruang-ruang sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
Gagasan itu sekaligus memperluas makna kerja sama kedua lembaga. Jika selama ini kolaborasi telah menyentuh pengembangan kompetensi CPNS melalui Latsar, ke depan sinergi dapat diarahkan pada penguatan kapasitas jajaran penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan, termasuk jajaran ad hoc yang berhadapan langsung dengan dinamika pelaksanaan pemilu di lapangan.
Aang menilai pelatihan menjadi bagian penting karena pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh penyelenggara akan menjadi bekal dalam menjalankan tugas. “Mudah-mudahan besok kita juga bisa bersinergi untuk urusan diklat seluruh jajaran, utamanya jajaran ad hoc, sehingga bekal pelatihan itulah yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu di lapangan,” katanya.
Kepala BDK Surabaya, Muchammad Toha, melihat peluang tersebut sebagai kelanjutan logis dari kerja sama yang telah terbangun. Ia menilai kolaborasi dengan KPU Jawa Timur tidak semestinya berhenti pada satu program pelatihan, tetapi dapat berkembang sesuai kebutuhan peningkatan kompetensi organisasi.
“Kerja sama ini jangan berhenti pada Latsar. Kebutuhan peningkatan kompetensi di lingkungan KPU sangat luas dan BDK Surabaya memiliki sumber daya yang dapat mendukung kebutuhan tersebut,” ujar Toha dalam sambutannya.
Ia menyebut sejumlah bidang yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama, mulai dari pengelolaan keuangan dan kebendaharaan, pengelolaan anggaran, BMN, kearsipan, kepegawaian, hingga penguatan kompetensi pengelola administrasi dan berbagai aplikasi kedinasan.
Menurut Toha, BDK Surabaya memiliki widyaiswara dengan latar belakang dan kompetensi yang beragam. Kapasitas tersebut, kata dia, dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai KPU, baik di tingkat provinsi maupun satuan kerja di bawahnya.
“Karena BDK dan KPU sama-sama merupakan lembaga negara yang membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, maka apa yang kita lakukan dapat saling menguatkan. Kebutuhan pelatihan di KPU sangat banyak dan BDK memiliki sumber daya untuk mendukungnya,” tuturnya.
Toha juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan hubungan kedua lembaga. Baginya, kerja sama yang telah terbangun harus menjadi hubungan kelembagaan yang terus berkembang, bukan semata-mata bergantung pada hubungan personal maupun periode kepemimpinan tertentu.
Ia berharap sinergi tersebut dapat memberikan manfaat lebih luas bagi penguatan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia KPU Jawa Timur. Apalagi, menurutnya, pengembangan kompetensi tidak hanya diperlukan oleh CPNS, tetapi juga oleh para pengelola keuangan, kepegawaian, kearsipan, hingga pejabat yang menjalankan fungsi manajerial.
Evaluasi Latsar yang berlangsung kali ini pun akhirnya tidak berhenti pada pembahasan mengenai apa yang telah berjalan dan apa yang perlu diperbaiki. Forum tersebut berkembang menjadi ruang untuk membaca kebutuhan ke depan: bagaimana pelatihan dapat menghasilkan aparatur yang lebih siap menjalankan tugas, sekaligus bagaimana kolaborasi lintas lembaga dapat menjangkau masyarakat melalui pendidikan demokrasi yang lebih kontekstual.
Dari ruang pelatihan, pembicaraan bergerak menuju ruang publik. Dari penguatan CPNS, mengarah pada penguatan seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Dan dari kerja sama programatik, BDK Surabaya dan KPU Jawa Timur mulai membuka kemungkinan membangun kolaborasi yang lebih panjang dan lebih luas.
Penulis: Mutia Rifda
